Satu Juta Guru Tersertifikasi Akan Ikuti Ujian Ulang

  • PGRI Dukung Ujian Ulang Guru Tersertifikasi
  • Guru Merasa Berhak Memboikot

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap akan menggelar ujian ulang sekitar satu juta guru yang telah tersertifikasi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, ujian ulang pada guru yang telah disertifikasi harus dilakukan untuk menilai kinerja guru pasca-diberikannya tunjangan profesi kepada seluruh guru tersertifikasi. Alasannya, alokasi biaya untuk menggaji guru sedikitnya menyedot 60 persen dari jumlah total anggaran fungsi pendidikan.

“Pengertian ujian ulang ini adalah penilaian kinerja guru. Ini menjadi harus karena betapa besarnya anggaran untuk menggaji guru, yakni sekitar Rp 168 triliun,” kata Nuh, Rabu (27/6/2012), di Gedung Kemdikbud, Jakarta.

Nuh menjelaskan, nantinya ujian itu akan menilai beberapa kompetensi guru. Selain kompetensi wawasan, juga akan dites kompetensi pelaksanaan pembelajarannya. Intinya, Kemdikbud akan menguji kompetensi guru secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah.

“Kalau kita belum bisa menguji semuanya, ya kita uji yang bisa diuji, jangan lantas dibatalkan. Saya pikir ini logis,” tegas Nuh.

Seperti diberitakan, puluhan ribu guru mengancam akan melakukan boikot dan menggugat pelaksanaan ujian ulang sertifikasi. Pasalnya, para guru yang berasal dari serikat guru di sejumlah daerah itu merasa diperlakukan tidak adil dengan ujian ulang setifikasi yang hanya menguji kompetensi wawasan.

Para guru yang telah tersertifikasi tersebut siap mengikuti ujian ulang asalkan tes dalam ujian tersebut meliputi empat kompetensi, yakni kompetensi wawasan, kepribadian, pedagogik, dan sosial.

PGRI Dukung Ujian Ulang Guru Tersertifikasi

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo mengaku setuju dengan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk melakukan ujian ulang pada guru yang telah disertifikasi.

Ia mengimbau, para guru tak perlu takut karena tujuan dari ujian ulang ini hanya untuk mengevaluasi kompetensi guru setelah menerima tunjangan profesi. “Rencana itu baik dan guru tak perlu takut dievaluasi,” kata Sulistiyo, Rabu (30/5/2012), di Jakarta.

Sulistiyo meminta para guru untuk memperlihatkan kemampuannya secara profesional saat mengikuti ujian ulang tersebut. Karena ujian ulang itu merupakan kesempatan bagi para guru untuk unjuk kemampuan.

Namun, dia menyayangkan langkah Kemdikbud yang mengancam akan memotong tunjangan profesi guru yang memiliki hasil ujian ulang rendah. “Pemberian tunjangan profesi itu kan kewajiban pemerintah yang sesuai dengan Undang-Undang. Jadi pemerintah lakukan saja kewajibannya untuk membayar, jangan main ancam begitu,” ungkapnya.

Ia menyatakan, pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan ancaman seperti itu. Pasalnya, pembinaan melalui Pendidikan Latihan dan Profesi Guru (PLPG) yang dilaksanakan di Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) di kampus-kampus masih belum mampu mencetak guru yang kompeten. “Standar kurikulum di LPTK ini masih belum dapat memberikan materi pada guru supaya mengembangkan materi mengajar yang aktif dan kreatif,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, tahun ini Kemdikbud akan melakukan ujian ulang pada guru yang telah disertifikasi. Langkah itu ditempuh untuk mengevaluasi profesionalisme guru setelah mendapatkan tunjangan profesi. Sampai berita ini diturunkan, belum ditentukan kapan waktu pasti ujian tersebut akan dilaksanakan.

GURU MERASA BERHAK MEMBOIKOT

Guru bersertifikat merasa berhak menolak ujian ulang yang kabarnya akan digelar pemerintah pada 30 Juli 2012 mendatang. Alasannya karena ujian tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan terkesan hanya sekadar proyek untuk mengakali anggaran.

Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Guntur Ismail mengatakan, niat baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang mewajibkan 1.020.000 guru tersertifikasi mengikuti ujian ulang dengan tujuan pemetaan kompetensi tanpa disadari merupakan bentuk pelanggaran hukum.

Meski ancaman pencabutan tunjangan profesi pada guru yang nantinya tak lulus ujian ulang telah dicabut, ujian tersebut tetap tidak memiliki landasan hukum yang kuat.  “Itulah kenapa kami merasa berhak melakukan boikot dan menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Guntur, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Jumat (6/7/2012).

Ia menjelaskan, ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tersertifikasi, yakni kompetensi pengetahuan, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Ketika pemetaan kualitas guru hanya mengukur pengetahuan dan pedagogik, maka pemerintah tidak akan memperoleh hasilnya secara komprehensif karena kompetensi sosial dan kepribadian tidak dimasukkan ke dalamnya.

“Artinya hanya mengukur 50 persen dari indikator yang harus diukur, kemudian ingin menyimpulkan kualitas guru maka ini jelas tidak adil dan bentuk pelanggaran,” ujarnya.

Sementara itu, ditemui bersamaan, pemerhati pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Lody Paat juga menilai ujian ulang guru tersertifikasi merupakan bentuk ketidak adilan pada para guru.

Pasalnya, jika alasan pemerintah melaksanakan ujian tersebut untuk pemetaan dan meningkatkan mutu tenaga pendidik, lantas mengapa ujian serupa tidak diberlakukan juga untuk para dosen.

“Ini kan untuk pemetaan dan meningkatkan mutu tenaga pendidik, kenapa para dosen tidak diuji? Padahal banyak dosen yang mutunya tidak terlalu bagus,” pungkasnya.(Sumber : Kompas)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s